Sekilas Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Beberapa waktu yang lalu para nelayan melakukan aksi demonstrasi untuk menentang kebijakan baru dari menteri kelautan Susi Pudji Astuti yang melarang adanya penangkapan ikan dengan menggunakan pukat. Para nelayan mengadakan demonstrasi agar kebijakan tersebut dapat dicabut karena mereka merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Hal ini menjadi suatu polemik tersendiri bagi pemerintah, karena pada dasarnya kebijakan tersebut dibuat juga untuk kepentingan para nelayan. Pemerintah menegakkan kebijakan tersebut juga sebagai bentuk perhatian pemerintah akan keberadaan sumber daya alam yang ditakutkan akan semakin punah apabila penangkapan ikan dengan metode tersebut terus dilakukan. Selain itu juga sebagai bentuk penyetaraan nelayan agar nelayan yang ada di pulau jawa dan nelayan pulau papua sana tetap dapat sama-sama menikmati hasil laut yang ada. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka Indonesia harus mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh secara signifikan, tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi dunia. Tantangannya adalah bagaimana kebijakan tersebut bisa diterima tidak hanya oleh masyarakat Indonesia namun juga masyarakat dunia, seperti yang kita ketahui kondisi pemerintahan di Indonesia sedang sangat tidak kondusif dengan berbagai pergolakan yang tidak hanya terjadi di masyarakat namun juga di kalangan pemerintah sendiri. Pemerintah harus mampu memahami dan mengambil simpati masyarakat Indonesia, lalu mengambil simpati masyarakat dunia, agar Indonesia bisa disegani keberadaannya sebagai poros maritim dunia.

Apabila mau digali lebih lanjut, Indonesia memiliki berbagai peluang yang mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lihat saja bagaimana ketegasan hukum kelautan di Indonesia dan kuatnya armada kelautan di Indonesia yang dari waktu ke waktu terus ditingkatkan. Peluang lain adalah mengenai letak Indonesia di jalur pelayaran internasional. Kondisi ini tentu akan membuat setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia berpengaruh dan menjadi salah satu pertimbangan bagi negara-negara lain, sehingga mau tidak mau maka negara lain pasti akan sangat berpedoman pada setiap kebijakan yang ditetapkan Indonesia. 

Beberapa hal tersebut menjadi suatu gambaran tersendiri, bahwasanya pengelolaan wilayah pesisir bukan hanya kaitannya dengan berbagai bentuk kegiatan langsung di wilayah pesisir untuk memberdayakan sumber daya alam yang ada disana, namun lebih dari itu adalah mengenai bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang berdampak luas bagi kondisi kesejahteraan pesisir dan semua unsur yang ada disana.